ABWNEWS – Aksi rakyat menuntut hak angket sekaligus tumbangnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya bakal terjadi jika dilakukan secara masif dan kompak.
“Harus masif dan kompak,” tegas politisi senior Said Didu kepada KBA News di kawasan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, baru-baru ini.
Diwawancarai di sela acara ‘Silaturahmi Relawan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN’) di Sekretariat Relawan Indonesia Anis, mantan Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menambahkan, gerakan rakyat tersebut harus melibatkan semua elemen bangsa.
“Ini untuk menyelamatkan konstitusi dan demokrasi demi kemaslahatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” lanjut politisi berdarah Bugis ini.
Menurut Said Didu, NKRI berada di ambang bahaya karena Presiden Joko Widodo secara terus terang telah seenaknya melakukan pelanggaran konstitusi.
Pelanggaran ini dinilainya mencederai demokrasi lewat intervensi yang sangat masif ditunjukkannya selama kontestasi Pemilu 2024 termasuk pemilihan presiden (pilpres).
Said Didu menekankan, aksi-aksir rakyat baik yang digelar para aktivis demokrasi, buruh, mahasiswa dan semua simpatisan Paslon Pilpres 2024 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sudah menyoal semua pelanggaran yang dilakukan Joko Widodo secara Terstruktur, Sistemtatis, dan Masif (TSM).
“Jadi, tuntutan-tuntutan itu sudah menyatu. Bukan lagi hanya mengatasnamakan massa AMIN atau Ganjar-Mahfud. Jika pun AMIN misalnya kalah dalam Pilpres 2024, bisa saja kita terima , asalkan kekalahan ini terjadi secara jujur dan adil.”
Said menegaskan, Joko Widodo sendiri selama ini menafikan harkat dan martabat rakyat. “Maaf, Joko Widodo hanya menghargai rakyat kita seharga bansos (bantuan sosial),” tambahnya.
Rakyat sendiri, lanjut dia, seolah-olah diam dan pasrah menghadapi sepak-terjang pengambil keputusan di NKRI itu setelah menerima bansos atau berbagai bantuan materi lainnya.
“Jadi, harus ada gerakan yang masif dan kompak dari rakyat kita, untuk menekan Joko Widodo mundur dari jabatannya. Sebab, jika tidak, negara kita terancam bahaya, karena untuk seterusnya disetir oleh oligarki yang mengendalikan pemerintahan seperti yang terjadi sekarang ini,” tandas Said Didu. (kba)
