ABWNEWS – Pengusiran paksa yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (JakPro) terhadap warga Kampung Susun Bayam (KSB) pada Selasa, 21 Mei 2024 lalu terus menuai protes dari masyarakat. Karena sudah bukan zamannya lagi menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani sebuah persoalan, terutama dengan masyarakat.
“Saya rasa masalah penggusuran ini perbuatan yang kurang baiklah. Apalagi ini ibu kota, tidak perlulah,” jelas Panglima Gerakan Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Al Hamid dihubungi KBA News kemarin, Sabtu, 25 Mei 2024.
“Tidak boleh menunjukkan hal-hal kekerasan seperti itu. Hindarilah. Di zaman Pak Anies tidak ada hal-hal seperti itu,” sambungnya.
Dia mengingatkan Jakpro selaku BUMD dan jajaran Pemprov DKI Jakarta secara umum mestinya meniru cara-cara yang dilakukan Anies ketika menangani konflik yang berhubungan dengan warga. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu mengedepankan musyawarah dan rasa kemanusiaan dalam mencari titik temu.
Meskipun memang butuh proses, tidak bisa instan. “Makanya di masa Pak Anies, Jakarta aman dan nyaman. Tidak ada gejolak sosial,” tandas warga Tebet, Jakarta Selatan ini.
Sebelumnya, sekitar 500 aparat gabungan dari Satpam, Satpol PP, Polri dan TNI dikerahkan untuk mengusir warga yang hanya berjumlah 150 orang dari 37 Kepala Keluarga (KK). Bentrokan pun tidak terhindarkan karena warga menolak dipindahkan hingga beberapa mengalami luka-luka.
Meskipun pada akhirnya warga bersedia pindah ke hunian sementara di Jalan Tongkol Gudang Kerapu, Pademangan, Jakarta Utara.
Sebagaimana diketahui Kampung Susun Bayam diresmikan pada 12 Oktober 2022 lalu oleh Anies Baswedan, empat hari jelang berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies menjanjikan Kampung Susun Bayam sebagai hunian warga terdampak penggusuran pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Namun sepeninggal Anies, warga eks Kampung Bayam sebagai pihak terdampak dan PT Jakpro sebagai pengelola tak menemui kesepakatan soal tarif sewa KSB. Sehingga Pemprov DKI menawarkan warga untuk tinggal di Rusun Nagrak yang berada di Cilincing, Jakarta Utara. Namun warga menolak.
Jakpro pun kemudian berencana mengalihkan KSB sebagai Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) JIS. Pihaknya juga mengklaim telah mengucurkan dana sebesar Rp 13,9 miliar untuk diberikan kepada 642 KK warga Kampung Bayam sebagai biaya kompensasi atas penggusuran pembangunan JIS.
Hal inilah yang membuat beberapa waktu lalu sebagian warga menerobos masuk dan menempati paksa unit-unit di KSB, salah satunya Furqon, Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani. Pihak Jakpro lantas melaporkan ke Polres Jakut. Tapi hanya Furqon yang ditahan.
Terkait aksi pengosongan yang berujung ricuh pada Selasa lalu itu, pihak JakPro menegaskan bertujuan untuk mengamankan aset perusahaan setelah sejak sejak November 2023 ditempati eks warga Kampung Bayam secara paksa.
Sementara pihak warga sendiri akhirnya bersedia pindah ke hunian sementara pada Selasa lalu dengan sejumlah syarat. Seperti pembebasan Furqon dan selanjutnya menunggu proses mediasi yang akan difasilitasi Komnas HAM yang rencananya akan digelar pekan depan depan, 1 Juni 2024.
Salah seorang warga, Taufik, menyatakan dalam mediasi itu nanti mereka tetap akan menuntut agar bisa menempati KSB. Jika mediasi mentok, mereka akan mengajukan gugatan ke pengadilan. “Saat mediasi berjalan, kami akan menggugat di pengadilan,” kata Taufik.
Sumber: kba
